DJP Sumut Tingkatkan Kerjasama Amankan Penerimaan Pajak

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




DJP Sumut Tingkatkan Kerjasama Amankan Penerimaan Pajak
Medan, Jelasberita.com | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I dan II menggalang kerjasama guna mencapai target penerimaan pajak. Kerjasama tersebut dijalin dengan berbagai instansi seperti Pemerintah Sumut, Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan Pengadilan Tinggi, dan instansi lainnya. Beberapa bentuk sinergi antara lain memberikan peringatan bahwa izin usaha wajib pajak (WP) dapat dicabut, urusan bisnisnya bisa diperlambat, dan penggiringan WP bermasalah ke pengadilan hingga ke rumah tahanan.
Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar, mengemukakan, terdapat sejumlah WP yang terancam disandera. Namun, ia tidak bisa menyebutkan secara spesifik nama-nama WP dan bergerak di bidang apa. Ia berharap para WP tersebut sadar dan melihat contoh salah satu dari WP yang baru-baru ini disandera dan sempat menginap di rumah tahanan.
Selain itu, dengan adanya keringanan pajak antara lain pertama, PMK-91/20015-penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan pemberitahuan dan keterlambatan penyetoran pajak, dan kedua, PMK 29/2015 mengatur penghapusan bunga penagihan dalam tahun pembinaan WP diharapkan WP tidak lagi menunda langkah untuk menaati hukum pajak.
“Hanya bersisa kurang dua bulan lagi bagi mereka penunggak pajak. Tingkat kepatuhan pajak di Sumut sangat rendah padahal kita tahu pembangunan itu butuh dana yang bersumber dari pajak. Kami (DJP) berterima kasih Pemerintah Provinsi Sumut dan instansi lainnya menyatakan dukungan untuk mengamankan penerimaan pajak,” ujar Mukhtar didampingI Kakanwil DJP SumutII, Yunirwansyah, saat memberikan keterangan kepada media usai menyambut kedatangan Plt Gubsu yang menyampaikan SPT Pembetulan dalam rangka pemanfaatan PMK-91 di Aula DJP Sumut I, Senin (9/11).
Para penunggak yang tidak menyelesaikan kewajibannya hingga melewati Desember 2015 akan disandera (gizjeling). Sandera akan dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat bersama dua instansi lain yakni Bareskrim dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan sebab tahun depan merupakan tahun penegakan hukum pajak besar-besaran. Dalam pertemuan itu, Plt Gubsu menyatakan dukunganya terhadap DJP Sumut I dan II.
 “Pemerintah Provinsi Sumut sangat mendukung langkah DJP Sumut untuk mengamankan penerimaan pajak. Pajak memang penerimaan negara tapi uangnya untuk masyarakat. Jadi, semuanya harus bekerjasama mengamankan uang masyarakat karena negara tidak bisa jalan tanpa pajak. 74 persen pendapatan Sumatera Utara itu berasal dari pajak. Kami berharap seluruh stakeholder semakin terpacu untuk meningkatkan pendapatan pajak mengingat waktu yang sisa kurang dari dua bulan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubsu, Erry Nuradi.
Ia memberi contoh kepada publik dengan memanfaatkan PMK-91 dan menyampaikan SPT secara simbolis dalam acara tersebut. Ia juga menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengundang dan mensosialisasikan kepada WP untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka. (rls/ti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.