Media Sulit Independen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Media Sulit Independen

Medan, Jelasberita.com | J. Anto, Direktur Yayasan KIPPAS menyenur musim pilkada adalah masa bulan madu media dan jurnalis. Sekalipun ada regulasi yang diatur negara tentang kepemiluan, tetapi selalu ada alokasi dana yang dipersiapkan masing-masing kandidat untuk mengampanyekan diri (pasangannya) di media.







“Tidak bisa dinafikan jika wartawan tidak seutuhnya bisa independen dalam meliput pemilu. Newsroom juga tidak bisa lepas dari tarik menarik kepentingan. Persoalan lain, kepentingan pemilik media. Jadi media belum bisa lepas dari kepentingan bisnis saat dia menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial kepemiluan,” ujarnya dalam dialog publik bertajuk: Independensi Media dalam Pemberitaan Pilkada yang digelar di Hotel Grand Darusalam Syariah, Jalan Darusalam No.32 B, Medan, Jumat (6/11).

Lebih jauh ia menjelaskan, ada beberapa hal sederhana cara melihat bagaimana media tidak independen dalam pemberitaan pilkada, antara lain, konteks keseimbangan pemberitaan kandidat dan rivalnya. Kedua, masalah penempatan  berita. Di letakkan di mana, kandidat dan di halaman mana pesaingnya. Terakhir, konten berita (negatif, positif atau netral.

Selain meneliti konten kuantitatif, sambungnya, aspek kualitatif pemberitaan juga perlu dikaji. Untuk kualitatif, terangnya, bisa dianalisis kata, kalimat dan paragraf yang dipakai dalam pemberitaan terkait si kandidat.

“Tak cukup hanya meneliti teks. Keterbatasan meneliti kuantitatif dan kualitatif sebenarnya tidak cukup. Karena ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang jurnalis menulis berita tentang kandidat atau pasangan calon,” ungkapnya.




J. Anto juga menunjukkan anomali pemberitaan pilkada walikota Medan yang mulai ramai belakangan ini. Mayoritas pemberitaan di media saat ini, kata dia, lebih condong berita iklan politik ketimbang berita politik. Kedua, lebih banyak pemberitaan menampilkan profil kandidat yang terkesan lebih baik dari kandidat lain. Dan terakhir, lebih banyak memuat janji-janji kandidat. “Ini sebuah anomali ketika media atau jurnalis bisa meliput pemilu secara independen,” pungkasnya.

Menurut, Heri Kusmanto, Akademisi FISIP USU, pola hubungan antara media dengan jurnalis, faktor kehidupan ekonomi jurnalis, dan media yang disusupi kepentingan pemilik media sangat memengaruhi pemberitaan kandidat di media.

Fenomena ini, menurut Heri, sama dengan kolonialisme media atau hegemoni wacana media atau fenomena konglomerasi media yang sangat menghambat demokrasi. Ini yang menyebabkan, sangat tidak mungkin media independen dalam meliput dan memberitakan.

Cara menegakkan independensi media, kata Heri, asosiasi jurnalisnya harus diperkuat. Asosiasi jurnalis harus bisa melindungi wartawannya dalam menghadapi tekanan-tekanan, persuasi dari pemilik media. Institusi pers itu harus kuat. Dewan pers juga harus tegas. Ditambah undang-undang yang membatasi campur tangan pemilik media. “Tetapi yang terpenting, bagaimana wartawan digaji layak juga penugasannya jelas dari perusahaan tempat dia bekerja.

Ketua AJI, Agus Perdana juga mengaku, belum independennya media dan jurnalis dalam pemberitaan pemilu. Sebabnya, kata dia, seperti dipaparkan J Anto dan Heri. Ia menegaskan, media dan jurnalis seharusnya bisa independen menjalankan tugasnya.

Edi Suhartono, Komisioner KPU Medan menyebit, pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan pemilu. Makin demokratisnya republik kita, katanya, tak berkorelasi dengan derajat partisipasi publik. Ia mencontohkan trend partisipasi kita diangka 50 persen padahal nasional 75 persen. Bahkan, angka partisipasi publik di Medan sangat rendah, padahal, kita semakin demokratis.

Ia menyebut, biangnya antara lain, apatisme terhadap politik, kejenuhan terhadap kandidat karena banyaknya kepala daerah yang korupsi, kemuakan kepada partai, sosialisasi yang tidak sampai ke akar rumput dan informasi yang masih kurang bisa diakses publik. (Dewa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.