Pendidikan Inklusif Butuh Kepercayaan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Dr. Musjafak Assjari, M.Pd dari Kemendikbud
Dr. Musjafak Assjari, M.Pd dari Kemendikbud

MEDAN, Jelasberita.com | Tantangan mendasar untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Sumut menurut Dr. Musjafak Assjari, M.Pd dari Kemendikbud, adalah membangun sistem kepercayaan masyarakat. “Jadi yang perlu dibangun adalah sistem kepercayaannya terhadap pendidikan. Seluruh elemen harus dibangun dalam satu kesepahaman dan kesepakatan bersama bahwa anak berkebutuhan khusus itu pun perlu dilayani layaknya orang normal,” katanya saat diwawancarai di Medan, Jumat (9/10).

Perlunya membangun kepercayaan terhadap pendidikan, kata dia, disebabkan sampai hari ini, kesadaran semua elemen masyarakat Indonesia sangat rendah. Semua elemen belum sadar, mulai dari top manajer hingga paling bawah. “Untuk mengurusi yang bukan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) saja susah, apalagi yang ABK. Kalau kita memahami bahwa ABK juga manusia yang punya potensi, mereka insan yang perlu berkembang, maka pendidikan itu perlu dan harus disediakan,” ungkapnya.




Kesadaran bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu unik perlu terus disuarakan, supaya makin banyak orang yang paham bahwa pendidikan itu untuk setiap anak. Perlunya menumbuhkan kesadaran supaya setiap orang punya respek terhadap orang lain. “Andaikan itu anakku. Mereka tidak mendapatkan layanan (pendidikan), apa perasaanku? Kesadaran seperti ini harus kita tumbuhkan di masyarakat kita,” ujarnya.

Komitmen

Lebih jauh ia menjelaskan, membangun sistem kepercayaan terhadap pendidikan itu perlu dibarengi dengan komitmen, mulai dari pemerintah hingga kepala dinas bahkan guru dan orangtua. Selain membangun kepercayaan melalui komitmen, menurut Assjari, perlu juga dikencangkan dengan peraturan gubernur. “Kita ini perlu bekerja dilandasi hukum. Jika Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub) ini ada, tentu akan ditaati sampai ke bawah. Perlu diberi sanksi yang tegas. Jangan hanya Pergub tapi sanksinya gak di kasih, ya nggak punya taring. Kita akan bekerja berdasarkan pergub itu.” sambungnya.

Pendamping




Selain membangun kepercayaan, Assjari menambahkan, perlu juga dilakukan perekrutan guru-guru pendamping khusus (GPK). Sistem rekrutnya bisa dengan dua cara yakni instan dan by desain. Secara instan, yakni dengan membuka lowongan bagi siapa saja dari guru SD sampai guru SMP untuk dilatih menjadi  guru-guru pendamping khusus.

Kalau by desain, sambungnya, dengan mengangkat lulusan pendidikan luar biasa dari sejumlah LPTK menjadi GPK. Cara lainnya, mendaftarkan siapa saja yang mau, tapi harus mengikuti pelatihan sekitar dua bulan di universitas. Pelatihannya seputar apa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana melayani dan mendidik mereka. Khusus dipersiapkan menjadi GPK. Ketiga, guru bimbingan khusus dipersiapkan untuk menjadi GPK secara serius.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (Kabid Dikdas & PKLK) Erni Mulatsih mengatakan, pihaknya akan terus bergerak berjuang dalam mewujudkan Sumut sebagai provinsi Inklusif. Ia ingin Sumut bisa mengikuti jejak provinsi lain yang lebih dulu menerapkan pendidikan inklusif, sepasti Jawa Barat. Bahwa setiap kabupaten/kota bahkan hingga tingkat kecamatan harus sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

“Ibaratnya, kalau ada lintasan satu kilometer, harus dimulai dari satu langkah dan kita sudah berjalan satu meter. Kita harus berjuang untuk terus bergerak. Saya mengingin semua sekolah menjadi penyelenggara pendidikan inklusif,” pungkas Erni.

Erix Hutasoit, Ahli Komunikasi USAID PRIORITAS mengatakan, secara internasional, ada empat pendekatan yang bisa dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif yakni, adanya kebijakan (dari pusat sampai kabupaten/kota bahkan sampai ke sekolah), desain kurikulum, pelatihan guru dan peran serta masyarakat. “Keempat pendekatan itulah yang dibutuhkan untuk menjamin terwujud sekolah setara bagi semua anak,” terang Erix (Dewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.