Revisi UU KPK Menuai Kecaman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Image via dekandidat.com
Image via dekandidat.com

Jakarta, Jelasberita.com | KPK kembali mendapat tantangan dari anggota DPR terutama dari fraksi PDIP, dengan mengisiasi usulan Revisi UU KPK. PBNU menilai pasal-pasal di draf RUU KPK yang dibuat DPR sangat tidak logis.

Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Tanpa keberadaan KPK, maka korupsi akan terus bertambah di Indonesia dalam segala bidang.




Saat ditanyakan soal draf RUU KPK staf kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya tidak mengetahui adanya kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada bulan Juni lalu, Jokowi menolak adanya revisi itu dan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menariknya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Presiden menganggap revisi justru melemahkan KPK. Semenjak itu, Presiden pun tak pernah lagi menyinggung soal revisi UU KPK.

Ketua PBNU bidang hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia, Robikin Emhas menjelaskan bahwa pembatasan umur KPK selama 12 tahun dalam draft revisi UU KPK di tengah praktik korupsi yang masih ‘membudaya’ tidak mencerminkan kesadaran kolektif anti korupsi masyarakat yang menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Bahkan boleh dikatakan tidak memiliki basis argumentasi dan rasio logis yang memadai. Kamis (8/10/2015).

Direktur Eksekutif Indonesia Struggle Institute, Ichie Siregar, mengatakan, seharusnya revisi UU KPK digunakan untuk penguatan lembaga yang dipimpin Taufiqurahman Ruqi tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh ketua PBNU, bahwa revisi UU KPK dibuat untuk memperkuat taji KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun, yang terjadi saat ini justru sebagian anggota DPR yang dimotori PDIP ingin memetreli kewenangan KPK dan perlahan ‘membunuh’ lembaga anti korupsi yang lahir di era Presiden Megawati itu.




Istana sediri belum mendapatkan informasi pasti soal pembahasan revisi UU KPK di DPR itu. Maka dari itu, Presiden memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberikan penjelasan soal kelanjutan revisi itu.

Dalam keadaan seperti ini, politik pembangunan hukum harus memperkuat institusi penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK. Selain itu pembentuk undang-undang melalui proses legislasi yang ada perlu terus mendorong tata kelola pemerintahan yang makin akuntabel dan transparan, serta terus mengupayakan tumbuh berkembangnya budaya anti korupsi di masyarakat.

Hingga saat ini, proses pembahasan draf revisi UU KPK masih berjalan di Baleg DPR. Bahkan, PDIP sudah secara tegas akan full team mendorong agar revisi UU KPK berhasil. (Alex).

Leave a Reply

Your email address will not be published.