Sumut Menuju Provinsi Pendidikan Inklusi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




 Erni Mulatsih. Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus Disdiksu Dra. Hj. Erni Mulatasi, M.Pd mendorong pertambahan sekolah inklusi. Sekolah inklusi dibutuhkan untuk mengakomodir pendidikan bagi ABK.




Erni Mulatsih. Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus Disdiksu Dra. Hj. Erni Mulatasi, M.Pd mendorong pertambahan sekolah inklusi. Sekolah inklusi dibutuhkan untuk mengakomodir pendidikan bagi ABK.

Medan, Jelasberita.com |  Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdiksu) tengah mempersiapkan deklarasi Sumut sebagai provinsi pendidikan inklusi. Deklarasi ini bertujuan membangun kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan inklusi, sekaligus mendorong pertumbuhan sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) sebagai siswa. “SLB (Sekolah Luar Biasa) kita di Sumatera Utara, jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata di seluruh daerah, sehingga sulit untuk diakses ABK,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Disdiksu Dra. Hj. Erni Mulatsih, M.Pd pada Training of Trainers Praktik Yang Baik Tingkat SD/MI Modul 3 yang difasilitasi USAID PRIORITAS di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu (30/9).

Erni mengatakan setiap ABK memiliki potensi hebat jika dikembangkan dengan cara yang tepat. Ia menyebut penemu bola listrik dan gramofon, Thomas Alfa Edison sebagai contoh ABK yang berhasil dikembangkan potensinya. “Sewaktu SD, Thomas Edison hanya sempat sekolah selama 3 bulan. Ia dikeluarkan dari sekolah umum karena punya masalah pendengaran dan dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Thomas beruntung karena ibunya seorang guru, dan bersedia membimbingnya di rumah,” tambahnya.

Lebih lanjut Erni mengatakan, menyediakan sekolah inklusi menjadi tantangan berat. Biarpun Permendiknas tahun 2009 telah mengatur setiap kecamatan wajib menyediakan 1 SD dan SMP sebagai sekolah inklusi. Pada tingkat kabupaten/kota diharuskan menyediakan 1 SMK dan SMA inklusi, namun jumlah ABK yang bisa mendapat pendidikan masih sedikit. “Diperkirakan hanya 0,00018 persen ABK yang bisa mengakses SD dan SMP hanya 0,00012 persen. Masih banyak ABK lainnya tidak dapat mengakes pendidikan,” terangnya.

Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumut Agus Marwan menyatakan mendukung rencana Disdiksu mendeklarasikan Sumut sebagai Provinsi Pendidikan Inklusi. Dukungan itu diwujudkan dengan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan deklarasi. Pihaknya juga mendorong 15 kabupaten/kota mitra untuk berpartisipasi. “Kami berikan sumberdaya terbaik yang kami miliki untuk mendukung Sumut sebagai provinsi pendidikan inklusi,” tambahnya.




Pada tahun 2005, BPS menyebut anak usia sekolah di Indonesia mencapai 42 juta orang. Diprediksi 4,2 juta diantaranya adalah ABK. Angka ini merujuk asumsi PBB yang menyebut setidaknya 10 persen dari jumlah anak usia sekolah (5-14 tahun) tergolong ABK (Dewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.