MK Akhirnya Memberi Kemudahan Bagi Calon Independen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




keputusan-mk




Image via pemilu.sindonews.com

Jakarta, Jelasberita.com | Calon independen mendapat kemudahan dari MK, namun aturan ini baru berlaku untuk Pilkada 2017 dan seterusnya. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian atas persoalan syarat dukungan calon independen dalam pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dimana MK Akhirnya Memberi Kemudahan Bagi Calon Independen. Pasal tersebut berbunyi:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika  memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai  dengan 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa  sampai  dengan  6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.
c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.
d. Provinsi  dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen; dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf  a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.




Atas putusan ini, jumlah prosentase dukungan calon kepala daerah jalur independen didasarkan pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat pada daftar calon pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya. Sehingga dampaknya, persentase yang dikumpulkan seorang calon independen jadi lebih ringan. Contohnya di Jakarta. Sebelum aturan itu diubah, dengan asumsi jumlah penduduk Jakarta 10 juta jiwa, maka Ahok yang ingin maju dari jalur independen harus mengumpulkan 7,5% atau 750 ribu fotokopi KTP. Dengan aturan baru, maka Ahok cukup mengumpulkan 7,5% dukungan dari 7 juta pemilih di Jakarta, atau 525 ribu fotokopi KTP.

Putusan MK ini tidak lepas dari perjuangan GNCI (Gerakan Nasional Calon Independen). Bagi Amalia Ayuningtyas, pendiri Teman Ahok, putusan MK itu tak hanya baik untuk Ahok, tapi juga untuk calon-calon independen di daerah lain. Putusan ini juga baik untuk kehidupan demokrasi Indonesia. Meski demikian, Amalia menegaskan Teman Ahok tetap targetkan 1 juta KTP. Dimana hingga saat ini Teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan 248.867 fotokopi KTP. (Alex)

Leave a Reply

Your email address will not be published.