Perusahaan yang Terbukti Bersalah Melakukan Pembakaran Hutan akan Ditindak Tegas

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Perusahaan yang Terbukti Bersalah Melakukan Pembakaran Hutan akan Ditindak Tegas
Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru kian pekat. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga menyebabkan kualitas udara merosot hingga level berbahaya. Setelah kewalahan menanggulangi, Senin (14/9) pemda setempat akhirnya mengumumkan status darurat dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk menanggulangi penderita penyakit akibat asap yang kian hari terus bertambah. Berdasarkan data terakhir, tercatat sudah 25.524 warga di 12 kabupaten/kota di Riau menjadi korban kabut asap. 20.901 orang diantaranya diserang penyakit ISPA

Jakarta, Jelasberita.com | Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi yang lebih keras kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan pembakaran hutan. Menurut Siti, kebakaran lahan dan hutan tahun ini di Riau telah jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan asap menyelimuti Riau saat ini sebagian besar dari kebakaran di Jambi dan Sumatera Selatan.

“Tampaknya Kalimantan dan Sumatera selatan saling jumlah titik panasnya sangat banyak. Itu sebabnya kami memfokuskan perhatian kita pada dua daerah tersebut, “kata Siti, berbicara di sela-sela kunjungan dua hari ke Riau, yang berakhir pada hari Minggu.




Siti mengatakan, pemerintah tidak akan menyerah untuk menyelidiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran akibat pembukaan lahan, yang diduga berimplikasi pada beberapa perusahaan perkebunan di Riau.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mengirim setidaknya 70 pejabat pengawasan lingkungan (PPLH), 116 pengendali ekosistem hutan dan 48 polisi hutan (Polhut) Riau, untuk menganalisis tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

“Hasil analisis tersebut nantinya akan menentukan jenis sanksi yang akan kita berikan pada perusahaan yang terbukti bersalah, apakah kita hanya perlu menjatuhkan sanksi administratif atau harus membekukan izin perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum itu,” ujar Siti. “dan paling lambat pada akhir tahun ini, semua permasalahan lahan yang ada di Riau sudah harus benar-benar terselesaikan”, tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.