Sosialisasikan Peraturan Penggunaan Rupiah

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Sosialisasikan Peraturan Penggunaan Rupiah




BI: Semua Wajib Pakai Rupiah Selama di Indonesia

Medan, Jelasberita.com | Bank Indonesia secara masif menggelar sosialisasi peraturan barunya tentang penggunaan mata uang rupiah saat transaksi di dalam negeri. Melalui PBI No.17/3 tahun 2015, Bank Indonesia hendak mewujudkan kedaulatan rupiah.




Kepala Divisi Sistem Pembayaran BI Sumut Budi Trisnanto mengatakan sudah menjadi kewajiban setiap orang baik penduduk maupun warga negara asing untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi entah tunai maupun nontunai di wilayah teritorial NKRI.

“Pemerintah mengeluarkan PBI No.17 tahun 2015. Setiap orang wajib tunduk pada aturan baru ini. Baik transaksi satu dolar sekalipun. Tagline BI menjadikan rupiah berdaulat. Sebab Rupiah adalah simbol kedaulatan negara,” ujarnya dalam jumpa pers di lantai 8 gedung BI Sumut, Jalan Balaikota, Medan, Senin (7/9).

Ia didampingi Ridwan Anhar dan Edwin Angga Dinata dari Departemen kebijakan dan pembayaran Bank Indonesia Pusat. Menurut Edwin, penggunaan rupiah sebenarnya sudah lama bergulir. Namun semenjak adanya peraturan baru ini, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi menjadi keharusan yang tak bisa ditawar-tawar.




BI, bahkan sudah meneken MoU dengan Mabes PolRI untuk menindak setiap pihak atau pribadi yang melakukan transaksi di luar kurs rupiah jika masih dalam batas wilayah NKRI. Melalui peraturan baru ini, ada sanksi tegas yang dikenakan bagi para pelanggar. Sanksi untuk transaksi tunai berupa penjara dan denda sebesar Rp 200juta.

Sedangkan untuk transaksi nontunai dikenai teguran tertulis, lalu mewajibkan membayar denda satu persen dari nilai transaksi dan maksimal membayar Rp 15 miliar dan masuk larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaraan. “Kami juga merekomendasikan ke lembaga terkait untuk memberikan sanksi, misalnya mencabut lisensi/izin usahaha,” terang Ridwan.

Terkait implementasi peraturan ini, beberapa waktu lalu, ada seseorang ditangkap polisi dan dipidanakan di Batam lantaran kepergok transaksi 24 dolar. “Jadi tak ada pengecualian. Semua orang di wilayang NKRI wajib patuh pada peraturan baru ini,” sela Edwin.

Kendati demikian, Trisnanto menambahkan ada lima pengecualian dalam penggunaan rupiah yakni transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, transaksi pemberian hibah internasional, transaksi perdagangan internasional, simpan dibank dalam valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.

“Selain yang lima tadi, kami juga beri pengeculian lain. Yakni pengecualian terkait infrastruktur strategis. Apabila ada suatu perusahaan sedang membangun proyek strategis, ia bisa memohonkan ke Bank Indonesia agar dikecualikan dalam transaksi keuangan. Proyek-proyek infrastruktur strategis berupa transportasi, jalan, pengairan, listrik, sanitasi, minyak dan gas bumi,” ujar Budi.

Ridwan menambahkan seluruh pelaku usaha yang menemukan kesulitan dan butuh waktu untuk menyesuaikannya, bisa memohonkan penangguhan. “Kami ingin peraturan ini agar soft landing. Tidak menimbulkan keresahan publik,” pungkas Ridwan. (dewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.