DJP Sumut I Wajibkan PKP Gunakan e-Faktur

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




pers kanwil DPJ 1
Medan, Jelasberita.com | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I mewajibkan seluruh pengusaha kena pajak (PKP) untuk menggunakan e-Faktur atau faktur pajak elektronik untuk penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak mulai, Selasa 1 September 2015. Pihaknya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan e-Faktur kepada 774 PKP yang wajib menggunakan e-Faktur dan terdaftar di KPP Madya Medan.

Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP tersebut, dibutuhkan sertifikat elektronik yang dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada KPP tempat PKP dikukuhkan. Sampai dengan 31 Agustus 2015, KPP Madya Medan telah menerbitkan sertifikat elektronik kepada 505 PKP.




Yang mendasari DJP membuat aplikasi ini karena pihaknya memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, di antaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak yang tidak sebenarnya, faktur pajak ganda, dan beban administrasi yang terlalu besar bagi pihak DJP.

Pemberlakukan e-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi PKP guna memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. Secara spesifik, manfaat dari e-Faktur bagi PKP antara lain pertama tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik. Kedua, e-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Ketiga, aplikasi e-Faktur pajak satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. Keempat, permintaan nomor seri faktur pajak disediakan secara online via website Ditjen Pajak, sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.

PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur tetapi tidak membuat e-Faktur atau membuat e-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, dianggap tidak membuat faktur pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2 persen dari dasar pengenaan pajak sesuai pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur namun tidak dalam bentuk e-Faktur atau dalam bentuk e-Faktur tapi tidak sesuai tata cara yang ditetapkan, tidak dapat dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak.




Pihaknya menghimbau kepada seluruh pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak yang menerima faktur pajak dari PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur, keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui fitur pajak masukan pada aplikasi e-Faktur, pemindaian barcode/QR code yang tertera pada e-Faktur, yang juga dapat dilakukan  melalui handphone atau smartphone yang memiliki fitur mendukung.

Dengan melakukan validasi tersebut, pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak telah berperan secara aktif untuk memastikan bahwa pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar ke PKP penjual barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak disetor ke kas negara.

Sampai dengan 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan di Kanwil DJP Sumut I telah mencapai Rp 7,637 triliun atau 43,41 persen dari target penerimaan tahun 2015 sebanyak Rp 17,539 triliun. Kanwil DJP Sumatera Utara I telah melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan di tahun 2015, diantaranya dengan melakukan pengawasan rutin atas pembayaran masa, kegiatan extra effort, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, serta sosialisasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Sejalan dengan tujuan pengamanan penerimaan negara tersebut, Kanwil DJP Sumatera Utara I juga telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS). Kanwil DJP Sumatera Utara I menyadari bahwa diperlukan tindak lanjut yang cepat, sistematis, dan komprehensif untuk menangani tindak pidana di bidang perpajakan yang berkaitan dengan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Satuan Tugas FPTBTS secara intensif melakukan permintaan klarifikasi dengan memanggil para Wajib Pajak yang diduga sebagai pengguna FPTBTS. Pemanggilan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 atas 16 Wajib Pajak dengan total PPN sebesar Rp 174 Milyar. Pada saat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT dan memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Apabila

Wajib Pajak tidak bersedia melakukan pembetulan SPT dan terdapat dugaan kuat adanya tindak pidana perpajakan, Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
Pada kesempatan ini pula, Direktorat Jenderal Pajak kembali mengajak seluruh Wajib Pajak untuk menggunakan fasilitas penghapusan sanksi di Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 sebagaimana diatur dalam PMK-91/PMK.03/2015 dan PMK-29/PMK.03/2015. Dengan sisa waktu 4 bulan kedepan, Wajib Pajak dihimbau untuk segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP bagi yang belum ber-NPWP, melaporkan SPT, membayar pajak, membetulkan SPT, dan menyetor kekurangan pembayaran pajak. Fasilitas yang ditawarkan di TPWP 2015 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Wajib Pajak, mengingat Ditjen Pajak telah mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum. Ditjen Pajak akan gencar melakukan pemeriksaan, mengeluarkan ketetapan pajak, surat teguran, surat paksa, blokir rekening, sita harta, pemeriksaan bukti permulaan, pidana, pencegahan, dan penyanderaan (gijzeling) bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.

Dengan upaya maksimal dari Satgas FPTBTS dan diberlakukannya e-Faktur Pajak bagi PKP di KPP Madya Medan serta pemanfaatan Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang maksimal oleh Wajib Pajak, diharapkan dapat meminimalisasi tindak pidana di bidang perpajakan dan mampu mengamankan penerimaan negara karena  Pajak Milik Bersama. (rls/ti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.