Miskin di Rimbunnya Kebun Sawit

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Legiman dan istrinya Misriyah sedang mengutip brondolan sawit di kebun sawit Lonsum, Begerpang Estate, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (18/8). Foto oleh Dedy Hutajulu
Legiman dan istrinya Misriyah sedang mengutip brondolan sawit di kebun sawit Lonsum, Begerpang Estate, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (18/8). Foto oleh Dedy Hutajulu

 

SEEKOR burung tengkek gacor bertengger di atas kabel listrik. Di paruhnya, seekor katak remuk dan tak berdaya. Sambil berusaha membunuh katak itu, matanya terus mengawasi gerak-gerik Legiman, seorang buruh panen, yang sedang memanen tandan sawit di perkebunan milik PT Lonsum (London Sumatera), yang berada di Begerpang Estate, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.




Legiman tak menghiraukan keberadaan burung raja udang itu. Matanya fokus mencari tandan-tandan buah matang. Tangannya gagah memegang egreg. Tampak jelas tangan itu terlatih bekerja. Urat-uratnya menonjol nyaris menyembul keluar dari permukaan kulit. Lengannya hitam legam. Dan garis-garis di keningnya menandakan usianya sudah tak muda lagi.

Ia menyeka wajahnya dengan ujung lengan kaosnya, oblong putih bergambar pasangan “Ganteng”, sisa kampanye pemilihan gubernur Sumut 2013 silam. Kaos itu digunakan mengelap keringat yang berbulir di pipi. Ganteng adalah singkatan dari Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nurady. Pasangan “Ganteng” ini memenangi pertarungan politik. Namun, duduknya pasangan ini di kursi 1 dan 2 Sumut, tak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan Legiman dan ribuan bahkan puluh ribuan buruh kebun kelapa sawit.

Bahkan kini, Gatot sendiri telah ditahan KPK atas dugaan suap jaksa PTUN. Namun Legiman tak hirau dengan kasus tersebut. Ia juga sama sekali tak mengenal Gatot. Ia sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Ia tak boleh lengah apalagi berleha-leha karena ada target 1,2 ton buah sawit yang harus dikumpulkannya. “Jika tidak (tercapai),” katanya, “kami tidak dapat gaji,”

Legiman mengaku sudah 28 tahun bekerja di perkebunan Lonsum, Namun upahnya, Juli 2015 lalu baru Rp 1,7 juta. Angka yang sangat kecil dengan kerja kerasnya. Pun masa pengabdiannyaa yang sudah lebih seperempat abad di perkebunan tersebut. Begerpang Estate, adalah areal perkebunan pertama yang dimiliki Lonsum.




Dibuka sejak 1920. Kala itu, sawit masih belum primadona. Kalah pamor dari karet. Namun, di kemudian hari, perkebunan ini berkembang terus dan kian pesat. Bahkan kini Lonsum salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Ia menguasai hampir 40.000 hektar kebun sawit di Indonesia dengan jumlah karyawan kebun lebih 6000 orang.

Tak heran jika Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut, hingga Desember 2014 perolehan devisa dari produksi minyak kelapa sawit mentah mencapai USD 20,8 miliar atau setara jika di konversi ke rupiah senilai 270,4 triliun. Tidak mungkin jumlah devisa sebesar itu bisa diperoleh tanpa campur tangan buruh kebun sepasti Legiman. Buruh kebunlah ujung tombak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Namun besarnya penghasilan perusahaan tak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan Legiman, dkk. Bahkan, buruh kebun sawit yang jumlahnya sekitar sembilan juta orang di Indonesia, menurut data yang dirilis OPPUK (Organisasi Perjuangan dan Penguatan Untuk Kerakyatan), 70 persen masih berstatus Buruh harian lepas (BHL). “Artinya 70 persen masih berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Herwin Nasution, Direktur OPPUK.

 

Brondolan Sawit ditangan Syaiful, buruh panen
Brondolan Sawit ditangan Syaiful, buruh panen

Beban Kerja Tinggi
SEMBARI terus bekerja menjatuhkan tandan-tandan buah matang, Legiman bercerita. Ada peraturan yang tidak sinkron yang dibuat perusahaan, yakni buruh pemanen harus mengumpulkan 1,2 ton tandan sawit sehari. Target itu biasa disebut basis borong. Artinya, setiap buruh diwajibkan minimal memanen 1,2 tong tandan sawit. Dan setiap tandan harus dikumpulkan di tepi jalan besar yang lintasannya serupa rel kereta api.

Bahkan, mereka harus memastikan setiap brondolan jangan ada yang tersisa di tanah. Musti bersih. Begitu juga pelepah-pelepahnya wajib dirapikan, ditaruh di batas antara dua pokok sawit. “Kalau target tidak terpenuhi, kami enggak akan dapat gaji. Atau kami tetap harus bekerja hingga target (basis borong) terpenuhi walau sudah melebihi batas jam kerja. Dan kelebihan batas jam kerja itu sama sekali tidak dihitung sebagai lembur,” ujar Legiman.

Ayah tiga anak itu kerap bingung, jika ia sudah berhasil mengumpulkan 1,2 ton sawit sebelum pukul dua siang, harusnya ia bisa pulang ke rumah. Akan tetapi, perusahaan mewajibkannya tetap bekerja di kebun dan gtak boleh pulang sebelum jam kerja berakhir. Di perkebunan ini, jam kerja tujuh jam sehari, mulai pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB.

IMG_2647

Libatkan Isti dan Anak
NAMUN dengan target yang begitu berat, Legiman kadang kala tak berdaya jika tangannya pula yang akan mengumpulkan brondolan dan merapikan pelepah. Akan tetapi, jika pokok tidak bersih dari brondolan, atau pelepah tidak rapi, ia akan kena sanksi. Maka mau atau tidak, suka atau tidak, ia terpaksa melibatkan istrinya. Istrinyalah yang membantu merapikan pelepah-pelepah daun dan mengumpulkan brondolan (biji-biji sawit yang berjatuhan di tanah) ke dalam goni.

Padahal, dengan beban kerja seberat itu, upah yang diterimanya tidak sesuai dengana beban kerjanya. Bahkan premi (bonus untuk jumlah brondolan) hanya diganjar Rp 250 per kilo. Sejauh ini, ia mengaku belum pernah mendapat premi di atas 700 ribu per bulan. Artinya gaji maksimal (sudah ditambahkan premi) yang pernah diperolehnya hanya Rp 2,4 juta. Padahal, ia sudah bekerja di perusahaan itu selama 28 tahun!

Dengan gaji segitu, ia harus menafkahi istri dan tiga anaknya. Maka tak ada jalan lain, selain terpaksa melibatkan istri, anaknya pun turut dibawa bekerja sebagai pemberondol. Kenapa harus melibatkan istri dan anak? “Saya enggak sanggup menggaji tukang berondol. Gaji saya saja enggak cukup buat kami, Pak,” ujarnya.

Padahal, gara-gara pelibatan istri dan anak ini, kerap ditemukan para wanita yang bekerja di kebun-kebun sawit. Namun mereka ini sama sekali tidak tercatat sebagai pekerja di perusahaan. Renata Sandhi Libraswulan, aktivis dari Serbundo menambahkan, gara-gara pelibatan itu, banyak perempuan di perkebunan sawit di daerah Mandailing Natal dan Rantau Parapat yang turun usus.

“Buruh-buruh perempuan ini dipaksa melompat parit-parit dua meter padahal mereka membawa pupuk di ember. Kadang mereka harus membantu suaminya mengankut berondolan. Karena memikul beban yang cukup berat, lama-lama usus mereka turun. Tapi perusahaan menutup mata dengan fakta-fakta ini,” tudingnya.

Pemberondol
PEMBERONDOL, biasa juga disebut kernek, mereka adalah tenaga kerja sukarela di perkebunan kelapa sawit yang bertugas khusus untuk mengutip berondolan yang lepas dari tandan buah sawit, Brondolan ini bertebaran di sekitar pokok kelapa sawit. Mereka dikenal juga sebagai pembantu bagi buruh pemanen yang bertugas mengegreg (memanen) tandan sawit matang. Secara juridis tidak ada perikatan kerja antara tukang berondol dengan perusahaan perkebunan. Meskipun dalam realitanya setiap hari si tukang berondol bekerja di perkebunan.

Rekutmen pemberondol adalah tanggung jawab penuh dari buruh pemanen. Manajemen perkebunan mewajibkannya kepada si buruh pemanen. Setiap buruh pemanen wajib menyediakan satu orang pemberondol. Dalam prakteknya, setiap buruh pemanen ditugaskan mengerjakan lahan sawit seluas kurang lebih 10 hektar.

Itu artinya, Legiman tidak sendiri. Di Sumatera Utara yang punya perkebunan kelapa sawit sekitar satu juta hektar, Sedang seluas 680.000 hektar dikuasai perusahaan perkebunan. Maka sedikitnya ada 68.000 buruh panen yang terpaksa harus melibatkan istri dan anaknya sebagai pemberondol di kebun sawit. Dan mereka itu semua berpotensi merasakan pelanggaran-pelanggaran serta pemarjinalan langsung dari perusahaan, sebab mereka tidak terdaftar sebagai pekerja atau karyawan kebun.

Legiman dan buruh lain mengaku sistem kerja dengan target 1,2 ton, berondolan harus bersih, pelepah harus rapi serta banyaknya sanksi jika terjadi pelanggaran, sangat memberatkan. Juga ketika tidak ada alternatif yang ditawarkan perusahaan untuk mengakali tugas berat tersebut.

Celakanya, seluruh konsekuensi pekerjaan yang dilakukan oleh pemberondol menjadi tanggung jawab buruh pemanen. Perusahaan Perkebunan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab, mulai dari hal pengupahan, peralatan kerja dan K3-nya (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), dan hak-hak lain sebagaimana lazimnya hak-hak buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Meski sangat memberatkan, tidak ada pilihan, buruh pemanen terpaksa harus menyediakan pemberondol. Jika tidak, target borong yang ditentukan sepihak oleh perusahaan perkebunan tidak akan terpenuhi dan para buruh pemanen akan dikenai sanksi, seperti pemotongan upah, tetap bekerja di jam kerja tanpa dihitung lembur, mutasi dan pemecatan.

“Bahkan seorang buruh perkebunan bertanggung jawab atas 12 jenis pekerjaan sehingga melibatkan anak dan istrinya. Pelibatan anak dan istri supaya dapat memenuhi target harian juga demi menghindari denda agar pendapatan mereka bertambah. Selain itu pada hari-hari libur, kerap dimanfaatkan buruh kebun untuk bekerja harian di ladang sawit masyarakat untuk menambah penghasilan,” ujar Herwin Nasution lagi.

Masalah kehidupan buruh perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya memang masih membutuhkan perjuangan panjang. Upah buruh perkebunan di Indonesia saat ini perbulannya masih di bawah dua juta rupiah. Padahal dana segitu bakal habis di pertengahan bulan, sehingga di paruh bulan berikutnya, keluarga-keluarga buruh kerap mengutang kepada orang lain. Mereka akhirnya terlilit banyak utang.

Mujur, saat ini, anak-anak Legiman mulai tumbuh dewasa. Anak sulungnya baru tamat SMA, menyusul kelas tiga SMP dan si bungsu sudah kelas enam SD. Meski Misriyah ikut bekerja di kebun sawit, namun sama sekali ia tak mendapat upah. Sebab ia tidak tercatat sebagai buruh di perusahaan perkebunan raksasa itu.

Dan bukan hanya Misriyah yang tiap hari ikut ke kebun, ketiga anak mereka juga kerap ikut dilibatkan, supaya target harian suaminya terpenuhi. “Anak-anak kami juga sering ikut (kerja),” ujar Misriyah.

Satu hal yang disyukuri Legiman adalah, ketika uang sekolah anaknya yang SD dan SMP dinyatakan gratis oleh pemerintah melalui dana BOS. Kalau tidak, ia akan pusing memikirkan biaya untuk ketiga anaknya itu. “Hanya yang SMA kami tanggung. Karena uang sekolah untuk anak saya yang SD dan SMP dibiayai dari dana BOS,” terangnya sembari terus mengangkuti tandan-tandan sawit ke kereta sorong.

Itupun karena jam kerja di perkebunan sawit ditetapkan tujuh jam sehari. Karena masuknya pukul tujuh pagi, sekira jam dua hingga seterusnya, Legiman dan istri mencari pendapatan lain. Mereka berdua kerap menyambi sebagai tukang deres karet di kebun lain.

“Ya gitu tadilah. Mesti pande-pande mencukupkan diri. Kalau biaya makan saja sehari kan bisa habistiga puluh ribu. Sebulan sudah berapa? Bayar uang sekolah lagi, minyak sepeda motor dan uang jajan. Jadi, ya, cari usaha di luarlah. Sore hari, kami menderes karet. Kalau suami saya bekerja harian, saya yang masuk pagi (menderes karet),” beber Misriyah yang bicaranya seadanya saja. Ia hanya menjawab jika ditanya. Selebihnya diam sembari terus bekerja.

Buruh panen sawit melibatkan anak dan istrinya sebagai pemberondol
Buruh panen sawit melibatkan anak dan istrinya sebagai pemberondol

Premi Rendah
SIANG itu, matahari enggan menunjukkan dirinya. Sehari pasca perayaan Dirhagayu 70 tahun RI, Legiman dan istri kembali bekerja keras di kebun sawit. Tak hanya dia, ada juga Syaiful (31) yang sudah berkeringat mengegreg (memanen tandan-tandan sawit yang sudah matang dengan egreg). Lokasi kerjanya jauh di lembah kebun tersebut.

Untuk menuju lokasi, ia berkendara dengan sepeda motor bututnya. Sepeda motor tanpa pelat dan tanpa surat-surat kendaraan. Di perkebunan sawit, mu8dah sekali ditemukan sepeda motor butut. Rata-rata buruh memilikinya karena mereka tak perlu surat-surat atau mematuhi ayturan berkendara di tegah rimba sawit.

Sembari menyorong tandan-tandan sawit, pria lajang itu menuturkan upahnya selama puluhan tahun yang selalu kecil. Bukan hanya upah, tetapi juga premi. Meski sudah lima tahun bekerja sebagai buruh panen di kebun sawit yang sama, Syaiful belum juga mampu membeli sepeda motor yang baru.

Ia bahkan sehari-hari harus menyabit rumput di kebun karet untuk ternak lembunya, jika jam kerjanya sudah berakhir. Beternak lembu atau kambing kerap dilakoni para buruh untuk menambah penghasilan. Sebab upah bekerja di kebun sawit menurut mereka belum ideal dan belum mampu menyejahterakan buruh.

Menurut Syaiful dan sejumlah buruh di PT Lonsum, hasil kerja pemberondol dapat berdasarkan musim. Pertama, musim panen raya seorang pemberondol dapat mengumpulkan brondolan sawit rata-rata 250 kg. Kedua, pada musim panen biasa, pemberondol hanya dapat mengoleksi brondolan antara 50-150 kg. Pada musim panen raya, biasanya buruh pemanen tidak kesulitan untuk menghadirkan kernek. Sebab, satu hari kernek dapat mengumpulkan brondolan 250 kg.

Pada umumnya hasil kerja brondolan buah kelapa sawit dibayar sebagai premi kepada buruh pemanen (bukan kepada pemberondol). Premi adalah penghasilan yang diterima buruh pemanen di luar gaji pokok yang diterima setiap bulan. Perhitungan premi pada umumnya ditentukan sepihak oleh perkebunan.

Setiap perusahaan perkebunan punya garis kebijakan berbeda-beda. Di PT London Sumatera (Lonsum) misalnya, ditetapkan premi Rp 250 per kg. Di PT Anglo Eastern Plantation (AEP) Rp15 per kg. Sedangkan di PTPN II ditetapkan Rp 50 per kg.

Uang premi inilah yang dipergunakan oleh buruh pemanen membayarkan gaji pemberondol. Bila ada istri atau anak yang dapat diajak sebagai berondol, maka Buruh Pemanen “sedikit dapat bernafas lega”, karena semua premi tersebut dapat dibawa ke rumah.

Tetapi, apabila pemberondol direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan maka uang premi harus dipergunakan untuk menggaji si pemberondol. Tukang berondol tersebut dibayar dengan hitungan setengah hari kerja sebesar Rp.15.000. Namun, sangat disayangkan, musim panen raya ini pada umumnya hanya berlangsung pada bulan Agustus, September dan Oktober.

Di luar musim panen raya, tukang berondol hanya mampu mengumpulkan brondolan secara fluktuatif (tidak menentu). Kadang mencapai 150 kg atau 100 kg , bahkan kadang hanya 50 kg per hari. Jika diambil rata-rata 150 kg setiap hari, Buruh Pemanen hanya memperoleh Premi sebesar Rp 150 x 150 kg = Rp 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) untuk satu hari. Upah yang harus dibayarkan oleh Buruh Pemanen seperti sudah menjadi hukum sebesar Rp15.000 per setengah hari kerja, jika tidak, sulit mencari pemberondol.

Di luar musin panen raya inilah, buruh pemanen sering mengalami dilema. Hasil yang dicapai dari brondolan sawit sangat fluktuatif. Jika hasilnya di bawah 100 kg, buruh pemanen sering rugi karena harus membayar upah pemberondol.

Meski sudah dibuat ketentuannya harga berondolan Rp 250 per kilo, akan tetapi pihak perusahaan perkebunan kerap sepihak menentukan jumlah brondolan yang dikumpulkan buruh.

Suryadi, salah satu mandor panen menjelaskan, ada sistem pembayaran premi brondolan yang sangat tidak adil. Perusahan, katanya, secara sepihak menetapkan besaran premi yang diperoleh si buruh dengan menggunakan sistem persenan.

“Misalnya 50 tandan dikali berat satu janjang 24 kilo dapatlah 1,2 ton (sesuai target basis borong). Maka 1,2 ton itu dikali 8 persen hasilnya 96 kilo. Inilah berat brondolan yang dibayar perusahaan. Besarannya adalah 96 kilo dikali Rp 250 (harga brondolan per kilo) sama dengan Rp 24.000. Inilah premi yang didapat pekerja pemanen. Padahal di lapangan, pemanen bisa mengumpulkan brondolan sampai 200 kilo. Itupun sudah ikut bininya kerja. Tapi yang dibayar perusahaan hanya yang 96 kilo,” bebernya.

Perusahaan menentukannya sepihak dengan berpedoman pada persenan brondolan. Persenan brondolan sendiri ditentukan berdasarkan pusingan/round. Satu hari, sekali pusingan yang nilainya setara satu persen. Kalau tujuh hari berarti tujuh pusingan, berarti tujuh persen. Tergantung intervalnya.

“Padahal yang menentukan banyaknya brondolan yang jatuh ke bumi adalah alam, bukan manusia,” sambung Suryadi.
Berbeda dengan nasib buruh di PT Serdang Tengah, di daerah Bangun purba. Brondolan dihargai Rp 500 perkilo. Sedangkan basis borong hanya 750 kilo (31 janjang). Ini bebannya jauh lebih ringan.

pemberondol

Nasib Mandor
ANGGAPAN orang, nasib mandor sejahtera karena posisinya. Akan tetapi apa yang dirasakan Suryadi, jauh dari ideal. Bulan Juli lalu gaji pokoknya hanya 1,9 juta. Kalau premi buruh panen didapat dari banyaknya brondolan, bonus untuk mandor malah didapat dari premi buruh panen.

Rumusnya seluruh premi buruh yang dibawahinya ditotal, lalu dibagi 1,5. Suryadi membawahi 19 orang buruh. Jika total premi butuh dikali 19 lalu dibagi 1,5. Itulah besar premi yang diterima Suryadi.

Suryadi sudah bekerja 23 tahun sebagai buruh di perkebunan sawit milik PT Lonsum. Selama itu pula ia merasakan kenaikan gaji yang merangkak sangat lambat, seperti gerak siput. Ia baru bisa membeli sebuah sepeda motor trail. “Inilah saya 23 tahun kerja di kebun. Baru bisa beli trail,” ungkapnya sembari menunjuk ke sepeda motor balapnya itu.

Pertama kali diterima sebagai buruh di PT Lonsum pada 1992. Ia langsung diangkat jadi karyawan dengan upah 400 ribu per bulan. Ia gigih bekerja namun gajinya naik pelan-pelan. Sebelumnya ia sulit menabung karena menghabiskan banyak uangnya untuk beli minyak sepeda motor. Sebab ia tinggal di Kecamatan Bangun Purba selama lima tahun.

Lalu ia pindah ke rumah barunya di Tanah Merah, warung Tuso. Sebuah rumah semi permanen ukuran tipe 36. Karena jarak rumah sudah lebih dekat ke perkebunan, ongkos beli minyak bahan bakar sepeda motornya pun berkurang.

Biaya nafkah juga bisa ditekan karena perusahaan memberikan tunjangan beras sebanyak 39 kilo perbulan (karena ia punya anak dua). Ia menjadi mandor untuk kongsi 4. Di perkebunan Lonsum ada sembilan divisi. Di perkebunan lain disebut Afdeling untuk menyatakan divisi.

Afdeling adalah sebuah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda yang maknanya sebuah kesatuan administrasi dan kesatuan lokasi dalam satu perusahaan perkebunan. Afdeling dipimpin seorang asisten. Sistem ini dipakai karena seluruh sistem perkebunan kelapa sawit di tanah air banyak mengadopsi sistem perkebunan peninggalan Belanda.

Perkebunan Lonsum terdiri dari sembilan divisi yakni Timbang Serdang, Batu Gingging, Kongsi 2, Kongsi 4, Batu Lokong, Namorambe, Nagatimbul, BGPOM dan Seranji. Rata-rata satu afdeling luasnya 700 hektar. Dan satu afdeling mempekerjakan 120 buruh. Jadi, Perkebunan Lonsum di Begerpang Estate, setidaknya mempunyai 1.080 buruh kebun (120 x 9 =1.080). Itu belum termasuk karyawan kantoran, sekuriti dan centeng-centengnya.

Selain pekerja di kebun, jumlah buruh harian lepas (BHL) di satu divisi di Lonsum sedikitnya 20 orang. Kecuali di Timbang Serdang, bisa lebih seratus orang karena di divisi ini ada program replanting atau penanaman ulang. Untuk replanting butuh lebih banyak BHL. Jadi Lonsum setidaknya memerlukan 200 BHL. Namun para BHL ini hanya bekerja 20 hari sebulan, sehingga mereka tidak terdaftar dalam perusahaan atau di dinas ketenagakerjaan.

“Sengaja dipekerjakan hanya 20 hari, karena perusahaan takut, jika sampai 30 hari kerja dan berturut-turut, BHL ini otomatis dianggap karyawan, sesuai undang-undang ketenagakerjaan,” ujar Jumpa Sinaga, salah satu mandor pemeliharaan.

Jika ditambah dengan kernek, (120 orang dikali 9 divisi) maka diperlukan 1.080 orang kernek. Namun lagi-lagi kernek ini tak menjadi tanggung jawab perusahaan. Mereka diupah sendiri oleh buruh permanen. Pabrik kelapa sawit milik Lonsum ada satu di divisi Nagatimbul dengan produksi 60 ton sawit perhari.

“Nah di sini ada enam perempuan yang bekerja dengan tugas bidang perawatan. Status mereka sudah karyawan atau SKU (Share Kerja Tetap),” terang Suryadi menimpali.

Selain upah yang rendan dan premi yang kecil, tantangan lain yang dihadapi buruh kebun adalah kekurangan APD (Alat Perlindungan Diri). Untuk pertama kali bekerja, perusahaan memang menyediakannya. APD berupa helm kacamata, sarung tangan dan sepatu boot. Namun, di kebun, kontrol untuk hal ini jarang dilakukan. Sehingga tak jarang pekerja terekam kamera bekerja tanpa menggunakan ADP.

“Untuk pelindung diri, kami selalu menyediakannya. Kalau rusak, tinggal minta ke perusahaan, pasti diberikan,” kata Adi Bustomi, salah satu pejabat teras di Lonsum saat ditemui di ruang kerjanya, di Jalan Ahmad Yani No.2 Kesawan, Medan, Sumatera Utara.

Truk mengangkut tandan-tandan sawit matang saat melintas di kota
Truk mengangkut tandan-tandan sawit matang saat melintas di kota

Banyak Sanksi
SELAIN upah dan premi yang tidak ideal, hal lain yang memberatkan bagi buruh perkebunan kelapa sawit adalah banyaknya sanksi. “Bayangkan ketika saya memanen 60-70 janjang, dengan ketinggian pokok sawit 20 meter. Hanya gara-gara satu janjang buah mentah, saya kena surat peringatan. Ini adilkah?” gerutu Eri Arwan (33), salah satu buruh pemanen yang kena Surat Peringatan (SP1) dan SP 2.

“Tapi persoalan-persoalan begini kan sama sekali tidak pernah terungkap,” katanya melanjutkan.

Eri salah satu buruh yang pendidikannya hanya sampai SMP. Ia masuk kerja sebagai buruh panen kelapa sawit di PT Lonsum pada 2012. Kala itu ia hanya diupah Rp 1,5 juta dan kini sudah diganjar upahnya 1,9 juta.

Sama upahnya dengan Syaiful yang tamatan D2. “Di sini selain sistem kerjanya yang berat dan upah rendah, juga banyak sekali denda serta tekanan,” cetusnya.

Di perkebunan sawit, para buruh diliputi dengan ketakutan. Sejak mereka diterima bekerja di kebun itu, mereka mewanti-wanti diri untuk tidak pernah komplain, protes apalagi mengeritik perusahaan. Mereka menangkap sinyalemen ketakutan itu dari pengalaman-pengalaman buruh sebelumnya.

Selain itu, setiap buruh panen juga bakal disanksi jika brondolan tidak bersih atau pelepah tidak dirapikan. Ada lagi sanksi lainnya, yakni tinggi rendahnya tangkai pelepah dipotong saat mengereg. Begitu juga jika pulang sebelum jam kerja berakhir. Banyaknya sanksi ini, kata Herwin, menunjukkan nilai tawar buruh kebun sangat rendah. “Mereka itu dieksploitasi oleh perusahaan,” ujarnya.

perumahan buruh

Tanggapan
HUMAS Lonsum Yonnes ketika dikonfirmasi terkait mekanisme sistem pengupahan dan sistem rekrutmen, sama sekali tak mau berkomentar. Ia melimpahkan pertanyaan itu ke Ikram, juga Humas lainnya. Namun Ikram juga tidak berani memberikan klarifikasi. “Maaf ya, pak, saya tidak bisa memberikan komentar. Nanti saya sampaikan dulu ke pimpinan,” ujarnya memaksudkan Direktur Lonsum, Joefly Joesoef.

Adi Bastomi, pejabat teras Lonsum hanya mau mengomentari terkait alat pelindung diri (APD) serta posisi Lonsum dalam RSPO. Terkait APD, Bastomi mengatakan, perusahaan selalu menyediakannya. Dan jika kecelakaan menimpa buruh di lapangan, sepenuhnya jadi tanggung jawab perusahaan.

Sedangkan posisi Lonsum sebagai perusaahaan perkebunan sudha mendapatkan sertifikat dari RSPO pada 2008. Pihak yang menjadi auditornya adalah Tuvnov. Sedangkan untuk ISPO Lonsum juga mengantongi sertifikatnya. RSPO untuk tingkat internasional, sedang ISPO di level nasional.

Perusahaan-perusahaan perkebunan yang memegang sertifikat dari RSPO (Rountable Sustaibable Palm Oil), mereka berhak menjual kernel-kernelnya atau produk-produkolahan sawitnya di pasar Eropa. “ Lonsum ini sedang proses audit lagi. Tapi auditor untuk RSPO bukan lagi Tuvnov tapi SAI Global dan Mutu Agung Lestari. Sedang untuk ISPO, Tuvnov masih bisa,” sambungnya.

Bustomi tidak memungkiri soal rekrutmen buruh perkebuna dengan latar pendidikan yang rendah. “Ya perusahaan butuh tenaga kerja. Jika ditentukan harus minimal setingkat SMA, maka tidak ada yang mau jadi buruh apalagi tukan panen. Pernah dibuat kebijakan seperti itu, tetapi gagal. Kami tak mendapatkan tenaga kerja. Jadi akhirnya kami tidak batasi dengan tingkat pendidikan,” ujarnya.

Ia juga tidak menepis soal banyaknya buruh yang pendidikannya hanya tamatan SD dan SMP. Namun menurut dia, itu terjadi dalam sistem dulu ketika perekrutan tenaga kerja masih serba tertutup. Jadi buruh-buruh didatangkan dengan cari memanggil kawan-ke kawan dari sesama buruh. “Tetapi untuk saat ini perekrutan sudah terbuka. Kami publikasikan juga di koran. Siapa pun bisa mendaftar,” pungkasnya.

Seorang buruh menegakkan egreg hendak memanen buah sawit yang matang dari poko sawit yang sanagt tinggi.
Seorang buruh menegakkan egreg hendak memanen buah sawit yang matang dari poko sawit yang sangat tinggi.

Pro-kontra
MENANGGAPI upah buruh kebun yang masih di bawah Rp 2 juta, Efendi Panjaitan, Ketua Komisi E DPRD Sumut mengatakan, angka itu sudah tinggi. Sebenarnya gaji buruh kebun ini tergolong besar. Beda jauh dengan buruh industri. Kan kalau kita hitung dengan sewa rumah, listrik dan air ditambah gaji sudah berapa? Besarkan! Angkanya memang kecil tetapi karena tidak kita hitung sewa rumah itu. Sedang buruh industri, hanya dapat gaji, tanpa rumah, air, listrik dan bonus-bonus,” ujarnya.

Pendapat Efendi bertolak belakang dengan pandangan Herwin Nasutin, Direktur Eksekutif OPPUK. Herwin menyebut, buruh perkebunan sangat termarjinalkan. Berbeda dengan buruh industri yang lokasi kerjanya tak jauh dari pusat kota atau pusat pemerintahan, buruh kebun sawit bekerja jauh di daerah-daerah pelosok terpencil, terisolir dari informasi dan masyarakat kota, sehingga banyak kejadian-kejadian yang menimpa mereka tidak terekspos media.

Belumlagi, sarana transportasi juga sesuatu yang sulit ditemukan di daerah perkebunan kelapa sawit, pun komunikasi sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Tak segampang buruh industri di kota yang bisa menggunakan beragam jenis jasa operator telepon seluler dan limpahan sinyal. Buruh kebun sangat berbeda. Hanya operator tertentu yang menjangkau ke sana, itu pun dengan kualitasnya ala kadarnya.

Untuk perumahan, lanjut Herwin, buruh perkebunan hanya disediakan pondok seadanya yang didirikan ibarat los bertangga dengan bentuknya berbaris panjang dengan beberapa petak dan ukurannya minimalis. Fasilitas penerangan juga mengandalkan genset yang hidup antara pukul 04.00 WIB sampai 23.00 WIB. Sanitasi buruk dan ketersediaan air bersih terbatas.

Kendati demikian, Efendi Panjaitan tidak menafikan sistem rekrutmen buruh perkebunan sawit yang sanbgat tertutup dan masih menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah. Politikus dari partai moncong putih itu menuding tegas kalau perusahaan perkebunan kurang peduli dengan pendidikan buruhnya.

Pihak perkebunan, kata dia, cenderung tak mau membangun mutu pendidikan bagi para buruh kebun. Ini sengaja dilakukan, didesain secara tersistem, supaya buruh-buruh ini tetap bergantung pada perusahaan. “Seharusnya dibangun pendidikan minimal hingga tingkatan SMP. Namun semua itu mereka lakukan demi menghindari biaya yang besar. Perusahaan menghindari buruh-buruh yang cerdas, karena mereka tak ingin dikritik apalagi ditentang,” terangnya.

Sebagai anggota Dewan yang terhormat, Efendi mengatakan, hal yang bisa dilakukannya adalah menyelesaiakn kasus demi kasus yang dibawa buruh ke mejanya. Selain itu, membuat rekomendasi dalam hal legislasi. Kini pihaknya telah menyampaikan ke Kementerian tenaga Kerja di Jakarta, baru-baru ini agar mengubah UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan.

“Sebab tiga komponen di dalam undang-undang tersebut yakni pengusaha, pemerintah dan buruh. Dari tiga komponen itu, yang kuat posisinya ya pengusaha, sedang pemerintah sangat lemah. Jadi pertanyaannya, undang-undang itu dibuat untuk siapa? Kami minta undang-undang itu supaya dirubah,” ujarnya.

Anggota DPD RI Parlindungan Purba menilai, upah buruh perkebunan kelapa sawit yang rendah seharusnya tidak boleh terjadi. Upah, kata dia, semestinya diterapkan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi). Akan tetapi, sambungnya, perlu mempelajari lebih dulu apa akar persoalan upah rendah itu. Sebab, saat ini harga buah kelapa sawit sedang anjlok di pasar dunia yang menurut dia, penurunan harga yang drastis itu sangat mempengaruhi proses produksi di perusahaan-perusaaan perkebunan kelapa sawit.

“Tentu perusahaan melakukan penghematan. Kalau berarti penghematan harus ada, maka buruh juga perlu mengerti. Ya mereka juga perlu berhemat dan menambah penghasilan seperti menanam cabai, sayur atau apa saja. Semua harus ada penghematan. UMP-nya harus disesuaikan. Saya berharap supaya tidak ada lagi yang upahnya dibawah UMP,” tukas Anggota DPD RI asal Simalungun itu.

Seorang anak mengangkut sekarung kecil brondolasn yang berhasil dikumpulkannya di kebun sawit di bahorok, Sumatera Utara baru-baru ini.
Seorang anak mengangkut sekarung kecil brondolasn yang berhasil dikumpulkannya di kebun sawit di Bahorok, Sumatera Utara baru-baru ini.

Kekang Berserikat
ADA persoalan lain yang dialami buruh yakni menyangkut kebebasan berserikat. Suryadi, Syaiful, Eri dan lainnya mengeluhkan besarnya iuran yang dipungut oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Serikat ini menurut mereka tak punya makna apa-apa bagi buruh kebun sawit.

Sayangnya, para buruh juga kesulitan untuk menolak masuk SPSI. Sebab, setiap buruh perkebunan di PT PP Lonsum otomatis terdaftar di SPSI.
Suryadi menggerutu ketika menerima slip gaji dari perusahaan. Ada pemotongan gaji sebesar Rp 17.000. Di situ tertulis untuk iuan pada SPSI. Sayangnya, SPSI, katanya, tak pernah hadir mendengar aspirasinya.

Ia sendiri baru dapat kartu keanggotaan di SPSI sejak 2011 padahal iuran sudah ditarik mulai 1992, sejak Suriadi diterima kerja di PT Lonsum. “Kami gak tau apa maknanya jadi anggota SPSI. Kami malah gak dapat apa-apa. Kami bahkan nggak pernah bertemu dengan pengurus serikat ini,” ujarnya.

Syaiful Sembiring juga pernah mempertanyakan soal besaran iuran tersebut. Dan ia tak mendapatkan jawaban yang mengenakkan. Ia berniat ingin keluar dari SPSI. Di perusahaan tersebut tampaknya ada MoU antara SPSI dengan pihak manajemen perusahaan. Sehingga setiap buruh otomatis terdaftar di SPSI tanpa pernah ditanya apakah si buruh bersedia/tertarik bergabung di SPSI.

Bahkan sistem ini sangat tertutup. Pintu kritik juga sangat tertutup. Serikat lain sama sekali kesulitan masuk. Ketika dikonfirmasi ke Humas Lonsum, Ikram membenarkan bahwa Lonsum bekerjasama dengan SPSI. Alasannya, hanya SPSI satu-satunya organisasi buruh yang diakui oleh pemerintah. “Kalau pemerintah mengakuinya, ya, kami hanya mau bekerjasama dengan yang sudah resmi saja,” ujarnya.

Suryadi menunjukkan kartu keanggotaannya di SPSI. Kebebasan berserikat masih masalah bagi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Suryadi menunjukkan kartu keanggotaannya di SPSI. Kebebasan berserikat masih masalah bagi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Serikat Jadi-jadian
TERKAIT iuran sebesar Rp 17.000 yang dipotong SPSI dari para buruh, Subandrio, Ketua SPSI menepis jika hal itu dilakukan sesuai AD/ART organisasi. “Kan sudah tercantum peraturannya di AD/ART organisasi bahwa setiap anggota ditarik iuran sebesar satu persen dari gajinya,” katanya.

Lebih jauh ketua SPSI yang baru tiga bulan lalu dilantik mengatakan, setiap buruh yang diterima bekerja di Perusahaan Lonsum memang otomatis terdaftar sebagai anggota SPSI. Sebab, “Masih SPSI satu-satunya organisasi buruh yang dipercaya oleh PT Lonsum. Jadi ada aturan di awal ketika mereka (buruh) diterima di perusahaan (Lonsum), mereka akan didaftarkan sebagai anggota SPSI. Nah memang kami tidak menanya apakah mau masuk atau tidak. Namun kalau si buruh itu keberatan atau tidak bersedia jadi anggota, harusnya kan ia tidak menandatangani perjanjian,” ungkapnya.

Terkait tidak adanya manfaat yang dirasakan buruh yang terdaftar di SPSI, Subandrio lagi-lagi menepisnya. Katanya SPSI telah berulang kali berunding dengan pihak perusahaan untuk memperjuangkan kenaikan upah buruh.

Bahkan, SPSI yang berdiri sejak 1978 hingga kini, dengan sedikitnya 700 anggota klaimnya, adalah bukti bahwa serikat ini banyak melakukan perubahan dan keberpihakan pada buruh. “Bila ada yang bilang tak ada manfaatnya, itu pasti mereka yang tidak belajar berorganisasi. Atau orang muda. Mungkin ia ingin dapat jabatan. Nanti bisa diberi dia kedudukan kalau mau,” tepisnya.

Ia juga menambahkan, SPSI beberapa kali menggelar pelatihan dengan mengirimkan utusan pengurus menghadiri kegiatan. Misalnya pelatihan bersama ILO. “Buruh ini kan banyak. Jadi yang bisa kita kirim pelatihan tentu tidak semua. Perwakilan saja,” ucapnya.

Herwin dari OPPUK menyebut, penerapan kriteria RSPO yang menyebut perusahaan-perusahaan perkebunan punya organisasi buruh minimal satu, maka gampang saja mereka membentuk serikat yang bisa mereka kendalikan.

Efendi Panjaitan juga berpendapat sama. Mantan aktivis buruh itu mengatakan, ada peraturan yang menyatakan bahwa setiap ada persoalan di buruh harus diselesaikan melalui serikat buruh. Dan perusahaan harus membuat PKB yakni Perjanjian Kerja Bersama antara buruh dengan pengusaha. “Lantas buruh itu siapa? Ya, serikat buruh! Karena itu amanah undang-undang, dibangunlah serikat buruh jadi-jadian. Padahal pengurusnya, staf-staf pengusaha itu sendiri,” pungkasnya.

Legiman (47) dan Misriyah (37) istrinya saat di kebun sawit Lonsum, Begerpang Estate. Kebun ini dibangun sejak 1920. Meski sudah seabad lebih perkebunan sawit ini ada, nasib buruh kebunnya tetap belum sejahtera.
Legiman (47) dan Misriyah (37) istrinya saat di kebun sawit Lonsum, Begerpang Estate. Kebun ini dibangun sejak 1920. Meski sudah seabad lebih perkebunan sawit ini ada, nasib buruh kebunnya tetap belum sejahtera.

Alergi
HERWIN Nasution berkesimpulan, pengusaha-pengusaha perkebunan di Indonesia secara umum masih alergi dengan kehadiran serikat buruh, sehingga perusahaan kerap memutasi bahkan memecat pengurus serikat buruh. Buruh-buruh yang makin rajin berorganisasi dipandang pengusaha sebagai musuh atau ancaman.

Karena itu kebebasan berserikat, sambungnya, sebisa mungkin dikekang oleh pengusaha. Cara pengusaha mengekangnya dengan dua cara, yakni merangkul satu serikat yang bisa dikendalikannya dan menetapkan beban kerja yang tinggi melalui kebijakan sehingga buruh tidak punya waktu untuk berorganisasi. “Dua hal itu ampuh menakut-nakuti buruh sehingga tidak mau berserikat,” ujarnya.

Di sisi lain, Herwin melihat ketika negara tidak berpihak pada buruh melalui undang-undang, maka nasib buruh akan selalu memprihatinkan. Dan dalam keprihatinan itu, buruh hanya akan berusaha mengurusi perutnya dan sama sekali tidak akan memandang organisasi sebagai sesuatu yang penting. “Padahal berorganisasi berguna dalam rangka membangun profesionalisme kerjanya si buruh,” pungkasnya.

(Dedy Hutajulu)




Leave a Reply

Your email address will not be published.