Enam Tahun Indeks Demokrasi Sumut Berkategori Buruk-Sedang

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Medan, Jelasberita.com
Indeks Demokrasi Sumatera Utara (Sumut) berada di posisi terendah ke-6 secara nasional, persis di bawah Maluku Utara dan Papua Barat, sedangkan tingkat demokrasi paling tinggi diraih oleh DKI Jakarta. Meski IDI Sumut 2014 mencapai 68,02, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, angkanya masih masuk dalam kategori sedang. Kenaikan indeks komposit dipengaruhi tiga aspek demokrasi antara lain kebebasan sipil naik 6,21 poin, hak-hak politik naik 12,47 poin, dan lembaga demokrasi naik 7,85 poin, ungkap Ramlan Kepala Bidang Statistik Sosial dalam rilis IDI Sumut di Aula BPS Sumut, Kamis (13/8).
Selama 6 tahun, sejak 2009-2014 menunjukkan demokrasi di Sumut berada pada tingkat buruk hingga sedang. Pola fluktuatif IDI Sumut bertendensi naik pada tiga tahun pertama mulai 2009 tapi turun pada tahun keempat dan cenderung meningkat sejak tahun kelima, yang menandakan belum matangya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi. Tetapi dalam perkembangannya menunjukkan perilaku menuju ke arah positif.
Aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya meskipun cenderung menurun di lima tahun pertama, tetapi di 2014 mulai meningkat. Aspek hak-hak politik berawal dari angka paling dan berfluktuasi namun pada 2014 meningkat tajam. Aspek lembaga demokrasi lebih stabil berfluktuasi dan cenderung meningkat.
Berikut indikator yang masuk dalam kategori sedang hingga buruk atau angkanya lebih besar sama dengan 80 antara lain ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kekerasan berpendapat, ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan pemerintah, aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, ancaman kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agam, aturan tertulis diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok.
Selain itu, indikator kurangnya fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas daftar pemilih tetap (DPT), voters turnout, representatif perempuan terpilih terhadap total anggota DRPS provinsi, demonstrasi yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, representatif perempuan pengurus partai politik, keputusan hakim yang kontroversial, dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
Kepala BPS Sumut Wien Kusdiatmono menjelaskan laporan IDI ini dirilis sekali setahun. Laporan ini menggambarkan perkembangan demokrasi yang dapat dijadikan oleh investor guna menilai kondusifitas wilayah dan untuk menilai perkembangn sosial lainnya. Metodologi pengumpulan data untuk mengukur indeks yakni review surat kabar lokal,  review dokumen berupa Perda, Pergub, dan lainnya, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam. (ti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.