Perihal Nikah Beda Agama

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Oleh: Riduan Situmorang

Baru-baru ini, pada 18 Juni 2015 kemarin, MK menolak gugatan UU Perkawinan. Praktis, UU Pernikahan yang telah berumur 41 tahun itu akan tetap berlangsung. Hampir tak bisa lagi ditukar atau diperbaharui karena keputusan MK bersifat final. Sebelumnya, UU “naas” ini digugat oleh sekelompok mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia.




Dalilnya HAM, yaitu bahwa pernikahan itu adalah murni milik dan kebebasan semua orang. Atas pertimbangan itulah mereka kemudian menggugat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke MK. Bunyinya begini: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, sekilas, apalagi setelah dipelesetkan, pernikahan beda agama menjadi sesuatu yang haram di negeri ini. Dan, seiring dengan penolakan gugatan dari MK tadi, pernikahan beda agama akan tetap menjadi sesuatu yang haram.

Saya punya kisah romantis, menarik, dan tragis, tentang kisah asmara beda agama. Hubungan kami mulanya langggeng-langgeng saja. Akan tetapi, setelah berjalan dan umur sudah mendesak untuk segera menikah, timbullah masalah itu. Padahal sesungguhnya, hati sudah klop, kami sudah saling mengenal, sudah saling menerima secara batiniah, tetapi hubungan ini harus diakhiri lantaran perbedaan agama. Saya Katolik dan dia seorang Muslim.

pernikahan-beda-agama

Urusan Pribadi




Saya mulanya tak terima, apalagi dia, bahwa hubungan yang sudah “mantap” ini harus terancam karena agama. Maka, akal sehat saya yang memang agak liar langsung mereaksi: apakah agama berfungsi menyatukan atau membeda-bedakan? Lebih liar lagi, apakah negara berhak mengatur, apalagi menghakimi bahwa pernikahan beda agama itu sebagai yang sah atau tidak? Apa pula istimewanya negara itu sehingga dia mampu mengatur dan memaksa seseorang harus menikahi atau tidak menikahi seseorang? Apakah pada batas-batas tertentu negara dilegalkan melanggar hak asasi manusia?

Jujur, pertanyaan di atas menyeruak karena memang, jauh di dalam hati saya, pernikahan itu urusan pribadi. Menikah dengan siapa itu adalah hak dan otoritas kita. Negara tak perlu memberi restu, kecuali memberi catatan admisnitrasi. Begitupun, saya tak melulu mempermasalahkan negara di sini karena negara tidak satu-satunya menjadi momok yang “memisahkan” orang-orang yang sudah saling mengenal. Ada momok selain negara! Apa itu?

Simak saja UU Perkawinan di atas dan biar saya kutip lagi di sini: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Cermati kalimat itu, apakah negara satu-satunya sebagai dalang atas “pemisahan” orang yang sudah saling mengenal? Tidak!

Pada hakikatnya negara bersifat pasif dan menunggu. Manakala agama melegalkan, negara juga pasti melegalkan. Istilah kasarnya, pernikahan itu mau diharamkan mau tidak, itu terserah agama, kira-kira begitu dan negara tak punya kuasa untuk mengesahkannya. Tetapi, di sinilah kesalahan negara, negara justru terlalu jauh menilai pernikahan. Negara yang mulanya bersifat menunggu dan mencatat, eh, tiba-tiba justru menghakimi.

Agama pun demikian. Agama terlalu meninggikan kedudukannya yang dulunya memberkati malah “memurkahi”. Buktinya, Pasal 8, yang mengatur pelarangan perkawinan berisi 6 ayat, tak menyebut soal agama. Ayat-ayat di sana justru hanya merinci bahwa hubungan kekeluargaanlah yang tak boleh menikah.

Akan tetapi, begitulah gagahnya agama. Maka, tampillah dia dengan otoritasnya yang tinggi. Tanpa disebut di UU, mereka malah “mengharamkannya” pada ajaran agama masing-masing. Sialnya, logika negara justru mengacu pada agama. Negara menurut pada agama. Jadi, manakala agama mengharamkan, negara pastinya mengekor untuk mengharamkan. Karena itulah sejak semula, saya sudah menduga bahwa agak mustahil rasanya menggugat UU Perkawinan ini pada MK dan itu sudah terjawab.

Hanya, saat itu saya masih berharap agar frase yang terbentur pada UU itu diganti dengan frase yang agak manusiawi mengingat perkawinan adalah urusan duniawi. Kalau duniawi, tentu kita sebagai manusia masih bisa menukanginya. Tetapi celakanya, kita justru sengaja membenturkannya dengan logika bahwa menurut agama, perkawinan itu sesuatu yang sakral. Dia semata bukan urusan duniawi, tetapi juga surgawi. Sekali lagi otak liar saya bertanya: kalau begitu adanya, mengapa negara lain yang juga beragama mau dan mampu melegalkan perkawinan beda agama, sementara kita malah ngotot mengharamkannya?

Saya menjadi teringat pada puisi saya yang berjudul “Balada Cinta Upiak dan Togar” yang kebetulan mendapat juara kedua pada lomba puisi esai nasional yang diadakan Jurnal Sajak. Dan, jujur saja, puisi sepanjang 38 halaman ini saya modifikasi dari kisah asmara saya. Di sana, seperti kisah klasik dan romantis yang sering kita konsumsi, Togar yang Krisiten dari Tanah Batak berpacaran dengan Upiak yang Muslim dari Padang.

Jangan Membatasi

Di cerita itu, mereka saling mencintai, tetapi kemudian “gagal” karena agama menyekatnya. Dalam cerita ini, agama dihadirkan sebagai sebuah kekuatan yang menyekat, bukan menyatukan. Padahal, pada prinsipnya, agama menjadi lambang universal untuk persatuan, bukan sebaliknya. Kita tentu saja masih bisa berdebat tentang itu. Akan tetapi, dengan logika yang bersih, kita pastinya tak membantah bahwa agama kini hadir membawa dua pedang: persatuan dan perceraian. Buktinya banyak berserak.

Saya tidak sedang memojokkan agama. Saya hanya ingin supaya kita berpikir lebih “luas” dan “luwes”. Karena itu, kita hargai keberanian para penggugat UU tentang Perkawinan ini meski kemudian ditolak mentah-menah oleh MK. Adanya niat mengguat tentunya menjadi indikasi bahwa negeri ini masih menyisakan tempat untuk pemikiran tajam dan kritis. Mudah-mudahan kelak kita menggunakan pemikiran yang tajam ini untuk menikam “kejanggalan”, bukan malah “tertikam” oleh ketajaman berpikir kita sendiri.

Karena inti masalah tulisan ini dari awal adalah tentang perkawinan beda agama, maka, kalau saya sendiri ditanya, saya sebenarnya lebih sepakat dengan pemikiran Ulil Abshar Abdallah. Dalam bahasa liberal, dia pernah mengatakan “sesuatu” pada sebuah acara debat di televisi, maaf kalau tak persis: “Negara wajib mendaftarkan perkawinan yang dilakukan warganya. Pisahkan itu dari ajaran agama, urusan halal-haram biarlah urusan mereka.”

Artinya, saya masih menunggu saat-saat itu datang, di mana negara mengesahkan perkawinan dua insan yang berbeda. Jangan membatasi hubungan sebab hubungan seperti itu menjadi sebuah keniscayaan pada negara yang majemuk. Perkara agama, itu urusan personal. Perkara pernikahan, itu juga urusan personal, bahkan bagian dari HAM. Tak perlu terlalu jauh diikutcampuri.

pernikahan-beda-agama (2)Tentang Penulis

Nama               : Riduan Situmorang

Alamat:           : Jl. Sering No. 100 A Medan

Kegiatan          : Pendidik, Konsultan Bahasa, dan Pegiat Sastra dan Budaya di PLOt Medan

No. Rekening  : BNI 0249692678 (Atas nama Riduan Situmorang)

No. Hp.           : 085761434917

Leave a Reply

Your email address will not be published.