KPU Binjai Sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Binjai, Jelasberita | Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Binjai menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 hasil amandemen PKPU Nomor 9 Tahun 2015 kepada pengurus partai politik pengusung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Binjai 2015, di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Jumat (24/7/15).

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua KPUD Kota Binjai Herry Dani menyatakan, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 secara rinci mengatur tentang kewajiban pengunduran diri bagi siapapun yang secara resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan latar belakang PNS, anggota TNI-Polri, pejabat BUMN ataupun BUMD, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.




“Tentu saja hal ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PPU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang membatalkan ketentuan Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Sehingga kita (KPU_red) selaku penyelenggara, wajib mengikuti peraturan tersebut,” jelasnya.

Terkait dokumen pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Herry menegaskan, seluruh kandidat wajib mengisi formulir model B-KWK Parpol tentang surat pencalonan, model BB.1-KWK tentang surat pernyataan calon, model B.2-KWK Parpol terkait surat pernyataan kesepakatan partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Binjai.

Pihaknya pun mewajibkan setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melampirkan formulir model B.3 KWK Parpol tentang surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon, serta model B.4-KWK Parpol tentang surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pasangan calon.

Selain itu, sambung Herry, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mendaftar ke KPUD Kota Binjai juga wajib mengisi formulir model BB.2-KWK tentang daftar riwayat hidup calon, serta formulir model BB.3-KWK yang menyatakan surat pernyataan pengunduran diri calon dengan larat belakang PNS, anggota TNI-Polri, pejabat BUMN ataupun BUMD, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.




“Semua dokumen ini merupakan persyaratan yang wajib diisi dan dilengkapi oleh setiap pasangan calon. Bila nanti ada satu saja dokumen yang tidak dilampirkan, maka kita (KPU_red)) menganggap formulir pendaftaran itu batal,” ungkapnya.

Sehubungan dengan waktu pendaftaran, Herry mengaku, pihaknya melakukan seluruh prosedur dengan berpedoman pada Pasal 37 Ayat 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Dimana uraiannya mengatur bahwa, setiap pasangan calon hanya boleh melakukan pendaftaran dari Pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Selain itu, pasangan calon wajib datang dengan didampingi ketua dan sekretaris partai politik pengusung.

“Jadi, kalau seluruh calon mendaftar lewat dari Pukul 16.00 WIB, kita (KPU_red) akan menolak dan tidak menerima pendaftarannya. Termasuk pula jika pasangan calon itu tidak datang dengan didampingi ketua dan sekretaris partai politik pengusungnya. Maka itu pun akan kita tolak,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan wartawan, sosialisasi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dihadiri oleh sebagian besar pengurus seluruh partai politik di Kota Binjai. Meskipun demikian, tidak terlihat peserta sosialisasi dari perwakilan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Ardi

Leave a Reply

Your email address will not be published.