Negeri Berjuta Kepalsuan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




 

Oleh Riduan Situmorang




Bagaimana Anda menanggapi kasus beras palsu? Saya rasa, kalau orang kaya, mungkin sekali Anda akan menanggapinya dengan sepele. Bahkan mungkin juga menganggapnya sebagai pengalih isu. Pengalih isu, misalnya, karena dengan kasus beras palsu ini berita impor beras menjadi tak terinterupsi, kasus beras miskin yang nyata-nyatanya tak layak konsumsi juga teralihkan. Dosa pemerintah pun kemudian tertutupi. Sungguh sebuah konspirasi yang sempurna! Maka, kalau dugaan itu benar, pemerintah menjadi tertuduh karena sudah dengan sengaja membawa pemikiran masyarakat dari ranah substansi ke ranah ecek-ecek.

Sebaliknya, kalau orang miskin, jangankan sepele, Anda bahkan mungkin sekali akan ketakutan. Menjadi apa aku kelak kalau sampai sakit gegara makan plastik? Makan saja susah, konon lagi kalau sampai jatuh sakit, darimana uang berobat dan darimana mencari makan? Maka kata Anda, ayo pemerintah, berantas mafia beras, terutama pengedar beras palsu! Pemerintah pun diposisikan sebagai pemburu mafia. Pahlawan tepatnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian pemerintah dan pihak berwajib mengatakan bahwa berita beras palsu rupanya berita palsu? Bukan berasnya yang palsu, tetapi beritanya? Kalau orang kaya, apakah anggapan Anda yang mengatakan itu sebagai pengalih isu benar? Kalau orang miskin, apakah Anda kecewa karena pemerintah tak bisa menjadi super-hero? Atau, masih relevankah Anda takut pada berita palsu, atau pada isu? Atau pula, jangan-jangan Anda semakin takut karena pemerintah yang diharap sebagai super-hero rupanya ikut menjadi bagian dari mafioso?

Ruang Katarsis




Terserah Anda bagaimana. Hanya memang perlu diutarakan bahwa rasanya tak perlu kita takut berlebihan karena isu hanyalah berita tak berkedudukan. Semuanya serba ngawur dan subjektif. Berita palsu itu sama dengan isu, desas-desus, gosip, atau apa pun sebutannya. Biasanya itu hanyalah bagian dari sensasi untuk menyabet popularisme. Berita-berita seperti inilah yang kemudian ramai-ramai kita anut, demi popularisme di tingkat elite dan demi kesenangan di tingkat akar. Itulah sebabnya para kaum urban lebih suka menonton acara gosip ketimbang dunia dalam berita versi TVRI zaman dulu. Buktinya, TVRI mati pelan-pelan dikalahkan berita-berita gosip. Artinya, gosip hanyalah berita murahan yang sifatnya semata menghibur.

Tetapi, di balik itu, sesungguhnya gosip bukanlah semata berita murahan. Dia bukan sembarang berita yang dapat disamaratakan sebatas desas-desus. Justru, dia bisa ibarat interupsi sebagai bentuk dari kebosanan, kemuakan, atau ketidakpercayaan. Para pakar bahkan banyak mengatakannya sebagai ruang katarsis terbesar sebuah bangsa dalam dua wajahnya.

Baik saya kutipkan kedua wajah itu di sini! Pertama, gosip menjadi gaya hidup survival pada negara tirani seperti Soeharto, yaitu di mana fakta dan data tidak dapat diakses. Sebagai hasilnya, masyarakat hanya bisa menggosip. Kebenaran yang sebenarnya lebih cocok disebut sebagai pembenaran benar-benar dimonopoli penguasa. Masyarakat cukup menerima, tak bisa mengiterupsi secara vokal. Kalau gosip yang kemudian mengalir di masyarakat tak sesuai harapan penguasa, di sinilah mereka kemudian secara terpaksa menyampaikan berita terbaru. Mudah-mudahan itu berita yang benar-benar asli.

Kedua, gosip menjadi gejala sekaligus efek dari negara terbuka yang mendaulatkan kebebasan, tetapi kebebasan dan keterbukaan yang telah kehilangan panduan dan nilai-nilai. Walhasil, semua berita merambat begitu saja dengan derasnya. Tanpa kalirifikasi, juga tanpa referensi. Artinya adalah bahwa berita palsu tak perlu dikhawatirkan setengah mati. Itu cukup sebagai hiburan, bukan kegelisahan.

Tetapi itu dulu. Lihatlah fakta belakangan ini, berita-berita palsu sudah berevolusi. Dia sudah merambah dari berita kesenangan atau hiburan menjadi berita menghebohkan yang bahkan menakutkan. Semua bisa dipalsukan. Evolusinya adalah, jika dulu palsu lebih tepat meniru, kini dia sudah menipu. Jika dulu palsu lebih tepat untuk membantu, kini palsu lebih pada menghantui.

Ya, kita tak asing lagi dengan rambut palsu, gigi palsu, mata palsu, kaki palsu. Kita sudah menerimanya sebagai bagian dari peradaban. Rambut palsu bahkan menjadi bagian dari fashion sehingga kita terima saja dengan senang manakala selebritas idola kita dalam satu konser bisa memakai gaya rambut yang berbeda-beda. Gigi palsu kita berikan kepada mereka, terutama lansia agar bisa makan. Kaki palsu kita berikan kepada mereka yang kebetulan karena sesuatu justru kehilangan kakinya. Artinya, organ-organ palsu ini sengaja dipalsukan untuk membantu karena kebetulan tak bisa lagi dicari penggantinya.

Menghilangkan Eksistensi

Lalu, bagaimana dengan ijazah palsu, perkawinan palsu, polisi palsu, uang palsu? Nah, inilah kepalsuan yang menghebohkan itu. Kepalsuan ini tidak saja menakutkan, tetapi bisa menghilangkan eksistensi sehingga kita ke depan tak tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Ironisnya, yang memakai kepalsuan-kepalsuan ini tak lain tak bukan adalah mereka yang kini duduk pada singgasana pemerintahan. Apa Anda pikir seorang supir angkot perlu memalsukan ijazah? Apakah pula seorang pedagang eceran yang harus terpapar panas dan hujan perlu membeli ijazah tanpa perkuliahan? Mereka yang miskin ini sangat logis lebih memilih percaya diri untuk tidak memakai gelar-gelar palsu. Mereka tak membutuhkan itu. Siapa yang membutuhkan?

Tanpa mengurangi rasa hormat, sudah pasti, yang memakai gelar palsu itu kini adalah para pejabat yang melayani kita. Bayangkan, yang melayani kita adalah orang yang menggunakan gelar palsu? Saya tak habis pikir, tetapi itulah fakta yang kita hadapi. Polisi dengan segenap pihak berwajib memang sedang mencecarnya, tetapi—tanpa bermaksud menegasikan—saya tak percaya mereka bisa menyelesaikannya. Bukan karena mereka adalah polisi atau pihak berwajib palsu, tetapi karena negeri kita ini penuh kepalsuan. Munafik bahasa kasarnya. Mochtar Lubis menyebutnya munafik. Di hadapan masyarakat dibilang, kami akan mencecarnya, tetapi siapa yang tahu di balik layar? Kan, negeri ini penuh kepalsuan? Semua bisa dibayar dengan retorika, apalagi fulus. Siapa yang tahu kelak fulus itu juga palsu?

Maka lihatlah, ada anggota DPR kita yang mengaku tak sadar memakai ijazah palsu. Apakah itu bukan kepalsuan? Masak, dia tak terkejut tanpa kuliah maksimal tiba-tiba dapat ijazah? Maka itu, saya tak terlalu menganggap spesial ketika DPR pernah “mengusir” Dirjen di Kementerian ESDM lantaran tak membawa Keppres. Dulunya itu sebagai ketidakpercayaan DPR ketika dulu ada Kepres Pengangkatan Dirjen Imigrasi yang palsu. Padahal kalau diusut, siapa yang bisa menjamin bahwa anggota DPR yang terhormat yang mencurigai ada kepalsuan itu juga berpotensi besar menggunakan ijazah palsu. Tak percaya, silakan diusut, pasti ada. Dan kalaupun kelak tidak ada, itu menjadi bukti besar bahwa negeri ini memang negeri sejuta kepalsuan. Tragis bukan?

Riduan SitumorangTentang Penulis

Nama               : Riduan Situmorang

Alamat:           : Jl. Sering No. 100 A Medan

Kegiatan          : Pendidik, Konsultan Bahasa, dan Pegiat Sastra dan Budaya, dan Penggagas “Teater Z” Medan

No. Rekening  : BNI 0249692678 (Atas nama Riduan Situmorang)

No. Hp.           : 085761434917

Leave a Reply

Your email address will not be published.